Pekon Tegalsari – Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Tulang Bawang (UTB) Bandar Lampung menggelar kegiatan sosialisasi hukum waris di Balai Pekon Tegalsari. Kegiatan ini dihadiri oleh perangkat pekon, ketua RT, serta perwakilan Badan Hippun Pemekonan (BHP) sebagai peserta.

 
Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai ketentuan hukum waris yang berlaku di Indonesia sehingga dapat meminimalkan potensi perselisihan dalam pembagian harta warisan di lingkungan keluarga.

 
Dalam pemaparannya, narasumber Winda Yunita, S.H., M.H. menjelaskan mengenai golongan ahli waris beserta dasar-dasar hukum waris yang berlaku di Indonesia. Ia menerangkan bahwa sistem hukum waris di Indonesia mengenal tiga sistem yang hidup berdampingan, yaitu hukum waris perdata, hukum waris Islam, dan hukum waris adat. Ketiga sistem tersebut memiliki ketentuan dan karakteristik masing-masing yang disesuaikan dengan latar belakang hukum maupun adat istiadat masyarakat.

 
Sementara itu, narasumber Riza Yudha Patri, S.H., M.Kn. memaparkan materi mengenai pembagian hak waris serta golongan ahli waris berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Ia menjelaskan siapa saja yang termasuk dalam golongan ahli waris dan bagaimana pembagian hak waris dilakukan sesuai dengan sistem hukum yang digunakan. Melalui penjelasan tersebut, peserta memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai hak dan kewajiban para ahli waris dalam proses pembagian harta peninggalan.

Selama kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi. Hal ini terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan terkait permasalahan waris yang sering ditemui di masyarakat. Diskusi berlangsung interaktif sehingga materi yang disampaikan dapat dipahami dengan lebih baik oleh para peserta.

 
Mahasiswa KKN UTB berharap kegiatan sosialisasi ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Pekon Tegalsari dalami memahami ketentuan hukum waris secara benar. 

Dengan meningkatnya pengetahuan hukum, diharapkan masyarakat dapat menyelesaikan persoalan warisan secara adil, bijaksana, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga mampu menjaga keharmonisan hubungan keluarga.